Perubahan USBN dan Hilangnya UN dalam Pandangan filsafat Pendidikan

Program Merdeka Belajar


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kabinet Indonesia maju Nadiem Anwar Makarim baru-baru ini menyampaikan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Menurut Nadiem, empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Lantas, bagaimana pengaruh kebijakan “Merdeka Belajar” yang akan diterapkan di Indonesia sekarang ? mengingat setiap menteri pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan masing-masing namun hasilnya masih dirasa sama saja. Apalagi sosok Nadiem yang dianggap tidak memiliki latar belakang di dunia pendidikan melainkan orang bisnis. Penulis disini berusaha untuk membahas dua dari empat kebijakan tersebut yaitu tentang USBN dan UN.

Pertama tentang perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Selama ini USBN diselenggarakan melalui pilihan ganda. Hal ini dirasa kurang optimal untuk mengukur kompetensi dasar siswa. Oleh karena itu tahun ini USBN diselenggarakan oleh sekolah dalam bentuktes tertulisatau bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Kebijakan ini tentu akan lebih bisa menggambarkan kemampuan optimal siswa. Karena siswa lebih leluasa dalam mengembangkan jawaban mereka melalui lembar portofolio, siswa yang benar-benar menguasai materi akan jelas terlihat dibandingkan dengan menggunakan soal pilihan ganda. Selain itu guru dan sekolah juga lebih leluasa atau merdeka dalam memberikan penilaian sesuai dengan apa yang telah guru ajarkan di sekolah. Sebagai seorang pendidik penulis mendukung kebijakan perubahan USBN ini.

Selanjutnya mengenai Ujian Nasional, sebelumnyadalam filsafat pendidikan UN dipandang sebagai pandangan pragmatisme, terutama pada aspek aksiologi yang memiliki kejanggalan dan ketidakbebasan terhadap siswa. Saat ini UN dijadikan patokan atau pedoman dalam menentukan prestasi dan kelulusan siswa. Dari situlah, terbuka kritik dan penolakan bagi pengamat pendidikan. Jika dikaitkan dengan pandangan pragmatismeyang menekankan nilai-nilai yang terdapat pada diri siswa, tentu dapat disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari segi akademiknya. Oleh karena itu, jika semua disamaratakan dengan hasil UN maka pembelajaran dianggap menjadi sangat kontradiktif. Hal ini dikarenakan menurut pandangan pragmatisme nilai tertinggi bukan dilihat dari hasil UN melainkan pada pengalaman siswa sebagai individu dalam berinteraksi sehingga, siswa dapat mengambil keputusan dalam setiap permasalahannya sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari pengalamannya (Hadi, 2016)

Menurut John Dewey sebagai tokoh penting dalam bidang pendidikan pragmatisme, ia menganjurkan pendidikan kearah tujuan demokrasi. Dimana, tingkat kesetaraan dan keadilan sangat penting dilakukan. Pragmatismedigunakan untuk meninjau kembali UN sebagai evaluasi pendidikan di Indonesia. Hasilnya, UN di pandang mendahulukan formalismetanpa mengindahkan prinsip demokrasi pendidikan. Sehingga berdasarkan standarisasi evaluasi nasional pemerintah dalam menyelenggarakan UN tidak sesuai dengan prinsip kualitas dan ekuitas sebagaimana yang disarankan oleh kalangan pragmatisme. Aspek prinsip perubahan, proses dan pengalaman yang menjadi perhatian dan patokan pragmatismedalam mencapai tujuan pembelajaran tidak sejalan dengan konsep UN yang cenderung bersifat konseptual dan jauh dari pengalaman maupun proses pembelajaran (Hadi, 2016)

Berdasarkan pandangan diatas mengenai UN dalam perspektif filsafat pendidikan pragmatisme menjadi salah satu alasan berakhirnya UN. Tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir kalinya karena pada tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan program ini tentu harus didasari pada fakta yang ada di sekolah bukan hanya sekadar mengganti kebijakan yang populer. Karena selama ini pelaksanaan UN sudah banyak menimbulkan pro-kontra baik dikalangan pendidik, siswa, maupun masyarakat secara luas. Apalagi pelaksanaan ujian ini nantinya bukanlah diakhir jenjang sekolah melainkan di tengah jenjang sekolah(misalnya kelas 4, 8, 11). Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Dengan ujian model ini tentu dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah masing-masing. Setelah mengetahui hasil ujian, maka masih ada waktu kurang lebih satu tahun bagi guru dan sekolah untuk melaksanakan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas peserta didik. Karena hasil ujian yang pasti berbeda, maka kebijakan berada di sekolah masing-masing yang lebih mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa-siswinya. Disisi lain, mendikbud harus menyiapkan ganti dari Ujian Nasional. Karena kebiasaan siswa-siswi kita yang akan berjuang sekeras mungkin karena adanya ujian di akhir jenjang yang menentukan kelulusan. Dengan dihilangkannya ujian nasional dikhawatirkan akan mengurangi antusias belajar siswa karena merasa semua akan diluluskan oleh pihak sekolah. Sesuai dengan apa yang disampaikan mantan wakil Presiden RI Jusuf Kalla, jika UN dihapuskan maka tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan. Hal inilah yang membuat mental siswa menjadi lembek. Setiap tahun pasti dilakukan evaluasi pelaksanaan UN, maka hasil dari evaluasi tersebut yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan UN di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, jika pemerintah dalam hal ini melalui kementrian pendidikan benar-benar menghapuskan Ujian Nasional maka harus disiapkan gantinya. Karena apakah program ini benar untuk mewujudkan “Merdeka Belajar” atau memerdekakan siswa dari rutinitas belajar.

Harapan penulis dengan adanya kebijakan baru mengenai perubahan USBN dan hilangnya UN tidak merubah semangat siswa-siswi dalam belajar dan terus berlomba dalam meraih prestasi di sekolah.

Referensi :

Hadi, Sumasoso. (2016). Ujian Nasional Dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan Pragmatisme. Al-ADZKA : Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, vol 4 (1), 283-294.

Penulis : Mahasiswa S2 Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta.

2+
avataravatar

Like it? Share with your friends!

2 comments

2 Comments

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals